Jajaran Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR-RI, melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara online. Penilaian mandiri dilakukan oleh assecor  esselon I (Badan Keahlian Dewan, Deputi Administrasi, Deputi Persidangan dan Inspektorat Utama). 

“Assecor ini dibentuk untuk menilai pelaksaaan reformasi birokrasi di unitnya masing-masing. Hasil penilaiannya akan dilaporkan kepada Setjen secara institusi untuk mendapatkan persetujuan atau masukan guna perbaikan,”ujar Irtama DPR, Setyanta Nugraha, di ruang kerjanya Gedung Nusantara II baru-baru ini.

Setyanta yang akrab disapa Toto menjelaskan,  agar nilai itu  meningkat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya melalui delapan area perubahan. Pertama adalah manajemen perubahan dan sudah dibentuk agen perubahan diharapkan nanti akan membentuk atau mengubah  mindset dan cultureset dalam melakukan layanan dan dukungan kepada dewan.

Yang kedua adalah area perubahan diperaturan perundang-undnagan di lingkup Setjen dan BKD. Kemudian yang ke tiga adalah area perubahan di organisasi dan sudah  dilakukan restrukturisasi organisasi.

Selanjutnya, yang keempat area perubahan di tatalaksana, sudah banyak menghasilkan SOP tetapi  juga masih akan membangun atau membuat peta masalah sehingga dapat  menyambungkan  SOP-SOP yang ada di unit-unit menjadi satu fokus.

Kemudian, area perubahan di bidang akuntabilitas terutama yang berkenaan dengan nilai,  sudah ada upaya-upaya untuk meningkatkan bidang  perencanaan, pelaksanaan, pembahasan dan pengawasan.

Dalam perubahan area pengawasan  sudah dilakuakn sosialisai mengenai wistel blowing system dan benturan kepentingan, yang merupakan poin dalam perubahan area pengawasan yaitu peraturan  setjen yang mengatur mengenai penanganan  benturan kepentingan dan  sistem pengaduan secara online.

“Jadi kita sudah punya aturan ketika  pegawai atau stakeholder ada yang ingin mengadukan suatu penyimpangan  tetapi tidak memiliki keberanian secara langsung maka cukup melalui website dan tentu itu unnoname,”kata Toto.   

Terakhir lanjut dia, adalah pada pelayanan publik, yang nantinya diharapkan bisa menjadi pelayan yang murah, cepat , akurat dan akuntabel bagi anggota dewan dan masyarakat serta   stakeholder.  (rnm,mp)Foto: Kresno/od